by

Demo “Dilarang” Guna Pengamanan Pelantikan Presiden 2019

Demo Dilarang Guna Pengamanan Pelantikan Presiden 2019 – Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 – 2024 mendatang terdapat larangan untuk melakukan demo.

Kegiatan demo mahasiswa yang belakangan ini aktif diadakan memang cukup besar jumlah jumlahnya dan memiliki dampak yang sangat luar biasa.

Beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kota di luar pulau Jawa juga turut serta meramaikan aksi demo yang sebagian besar menuntut adanya revisi UU KPK. Tapi tidak untuk saat ini setelah keluar peraturan demo dilarang.

Baca Juga Artikel:

Pelantikan Presiden yang akan digelar di gedung MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019 mulai pukul 14.00 WIB, ini merupakan sebuah momen yang juga cukup penting. Presiden akan dilantik dengan berbagai tamu undangan orang penting sehingga larangan demo dan demo dilarang dikeluarkan.

Jendral besar Kapolri Tito Karnavian sendiri, melalui CNN menyampaikan bahwa pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan surat izin demo (demo dilarang) atau pengumpulan massa dalam jumlah yang besar saat sebelum acara pelantikan presiden dimulai.

Beliau juga menuturkan bahwa jika memang ada pengumpulan massa, akan segera dibubarkan dengan maksimal 3 kali peringatan, karena jika lebih 3 kali peringatan tidak digubris, maka akan diambil tindakan tegas, dengan kata lain peraturan demo dilarang dimulai.

Sementara itu memang pemerintah memang sudah mengeluarkan larangan demo mulai Senin (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019). Menurut seorang pakar hukum yang juga seorang ketua umum dari White and Blue Collar Crime menyatakan bahwa seluruh pihak harus turut mengawal jalannya pelantikan pimpinan negara, sesuai dilansir dari sindo news.

Beberapa aliansi mahasiswa juga menyampaikan pendapat atau peraturan demo dilarang dan larangan demo ini. Mereka tetap akan terus menyuarakan tuntutan mereka.

Mahasiswa juga sempat mengakui beberapa tindakan represif yang dilakukan terhadap protes demo yang mereka lakukan seperti tindakan keras pihak kepolisian, kemudian ada juga beberapa sanksi yang diberikan di beberapa kampus.

Dan aliansi mahasiswa juga mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan serangan psikologis untuk mereka juga. Ditambah dengan demo dilarang, menyebabkan mereka merasa lebih tidak berdaya.

Di sisi lain berita demo dilarang , Hari Kamis (17/10/2019) yang lalu digelar sebuah siding disiplin terhadap mantan atau eks Kasat Reskrim Polres Kendari berinisial DK, yang mengakui adanya kekeliruan SOP dalam membubarkan demo yang terjadi pada Kamis (26/09/2019) di Sulawesi Tenggara.

DK mengakui bahwa ada tembakan yang dilepaskan di sekitaran kantor dinaskertrans Sulawesi Tenggara. Hukuman yang diberikan kepada eks mantan Kasat Reskrim Polres Kendari ini yaitu berupa mutai ke bagian pelayanan markas Mapolda Sultra.

Aksi demo yang terjadi di akhir September 2019 yang lalu merupakan sebuah kejadian yang memberikan duka yang mendalam bagi beberapa mahasiwa, khususnya di Sulawesi, karena menyebabkan 2 mahasiswa meninggal dunia.

Seperti yang kita ketahui 2 orang yang meninggal adalah Randi (21), yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Oleo dan M Yusuf Kardawi (19) seorang mahasiswa yang meninggal saat menjalani perawatan akibat luka serius yang dideritaya.

Menurut Tito Karnavian demo dilarang untuk menjaga ketenangan saat proses pelantikan Presiden 2019 – 2024 berlangsung. Karena jika sampai terjadi kerusuhan juga akan dianggap sebagai merendahkan citra negara Indonesia di kancah Internasional.

Comment

News Feed