by

Gubernur Kaltim Akan Hentikan Pembangun Ibu Kota Negara Baru Jika Rusak Hutan

Rentetan.com – Selasa, (04/02/01), Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan bertindak menghentikan pembangunan ibu kota negara baru,  jika ternyata dapat merusak hutan.

Komitmen tersebut disampaikannya dalam limate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, pada Senin, (03/02) kemarin.

“Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini dalam berbagai kesempatan Kaltim telah menegaskan bahwa provinsi ini telah berkomitmen untuk tetap menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional. Ia memaparkan, menjaga lingkungan itu penting. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat Kaltim.

Isran pun menambahkan, “Lebih baik tidak ada ibu kota negara baru di Kaltim jika merusak hutan Kaltim,”

Seperti yang sudah diberitakan, Jokowi telah menunjuk Kalimatan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara baru. Oleh karenanya, saat ini di wilayah Kaltim sedang dilakukan berbagai bentuk pembangunan. Terdapat dua lokasi kecamatan yang dipilih Jokowi untuk dibangun menjadi pusat pemertintah Indonesia ini, yakni Paser Penajam Utara (PPU) serta Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara. Namun, faktanya kedua wilayah tersebut bersisian dengan Hutan Lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektar dan hutan konservasi  Bukti Soeharto seluas 67.776 hektar.

Kedua hutan tersebut dinilai menjadi paru-paru oksigen sekaligus penyangga kehidupan bagi para warga yang hidup di beberapa kota di wilayah sekitarnya.  Seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kertanegara, PPU serta kabupaten lainnya. Sementara itu, dalam rencana pembangunan ibu kota negara baru tersebut, disebutkan akan ada 40.000 hektar lahan yang digunakan sebagai kawasan induk dari ibu kota negara tersebut.

Sedangkan untuk pengembangan wilayah perkotaan, sekitar 180.000 hektar lahan dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi tersebut akan digunakan. Namun, konsep seperti diungkapkan, dibantah oleh pemerintah pusat. Menurut pihak pemerintah, ibu kota negara baru nantinya akan dibangun dengan konsep hutan kota.

Luas kedua lahan tersebut jika dibandingkan dengan luas lahan sawit di Kalimantan Timur, luasan lahan yang dibutuhkan untuk ibu kota baru dan kawasan pengembangannya, disebut tidak akan sampai seperlima luas kebun sawit di provinsi itu.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Desember 2019, luas lahan sawit di Kalimantan Timur ini, tercatat seluas 1,08 hektar. Luas tersebut terbilang masih kalah dibandingkan dengan luas perkebunan sawit di Pulau Kalimantan lainnya. Seperti di Kalimantan Barat lahan perkebunan saiwt diketahui mencapai 1,53 juta hektar. Sedangkan di Kalimantan Tengah, luas lahannya mencapai 1,51 juta hektar.

Menurut pengamatan dari Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, pemindahan ibu kota ke Panajer Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, akan tetap memiliki dampat terhadap lingkungan. Ia bahkan menyebutkan bahwa kondisi lingkungan terdampak dapat lebih parah disbanding Jakarta. Hal ini dikarenakan beban lingkungan akibat eksploitasi industri ekstraktif akan memfragmentasi bentang alam juga sistem hidrologis.

“Dampak lingkungan juga akan menjangkau provinsi dan pulau lain karena adanya kemungkinan pemerintahan mengambil skema landskap terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kayu di wilayah ibu kota,” terangnya.

Dilansir dari GresNews.com, berdasarkan pengamatan dari Lucca  Tacconi, yang berasal dari Universitas Nasional Australia. dampak lingkungan lain yang dikhawatirkan dapat mengintai ibu kota baru adalah letak ibu kota baru yang tidak jauh dari Danau Mahakam. Di kawasan tersebut jenis lahannya adalah lahan gambut, serta juga menjadi habitat dari beberapa spesies langka dan dilindungi, seperti Lumba-lumba Irrawady (Orcaella brevirostris) atau pesut.

Jika nanti akan banyak orang bermigrasi di ibu kota negara baru, maka bisa berakibat terjadi ekspansi lahan pertanian sehubungan dengan permintaan makanan yang akan turut meningkat. Sementara itu masih ada orang yang membakar lahan untuk ekspansi pertanian meskipun terdapat larangan untuk penggunaan api untuk pembukaan lahan di Indonesia. Hal ini membuktikan, bahwa pemindahan ibu kota negara baru tersebut bisa berdampak pada terjadinya kebakaran hutan. Dengan begitu, peristiwa kebakaran yang ada di Indonesia tidak hanya terkait pada aktivitas pertanian berskala besar ataupun kecil, namun juga terkait dengan aktivitas mata pencaharian lainnya seperti berburu dan memancing.

 

 

Comment

News Feed